Oleh: Kamridah
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Datokaram Palu
Tragedi yang terjadi di Senayan pada Kamis (28/8/2025) malam memberikan tamparan keras bagi kita semua. Seorang pengemudi ojek online tewas terlindas kendaraan taktis Brimob dalam demo—sebuah peristiwa yang mengingatkan kita pada betapa rapuhnya jalinan kemanusiaan ketika kekerasan menjadi bahasa utama dalam menyelesaikan konflik.
Kekerasan Sebagai Refleksi Kegagalan Sistem
Kejadian ini bukan sekadar kecelakaan tunggal, melainkan cerminan dari kultur kekerasan yang mengakar dalam berbagai lini kehidupan kita. Dari kasus pengeroyokan tukang parkir versus pengemudi ojol di Semarang, hingga praktik “hukuman push-up” terhadap dua ojol yang dianggap melanggar protokol konvoi tamu negara—semua menunjukkan bahwa pendekatan kekerasan masih dipandang sebagai solusi “efektif” dalam menegakkan aturan atau menyelesaikan persoalan.
Yang lebih memprihatinkan, kekerasan ini kerap kali menimpa kelompok yang paling rentan—para pekerja informal seperti pengemudi ojek online. Mereka yang berjuang mencari nafkah dengan motor tua dan aplikasi di ponsel, justru menjadi sasaran ketika konflik meledak. Ironisnya, mereka adalah tulang punggung ekonomi rakyat yang setiap hari menghadapi ketidakpastian pendapatan dan risiko keselamatan di jalan.
Akar Masalah: Kultur dan Institusi
Pendidikan antikekerasan yang kita butuhkan tidak bisa hanya sekadar sosialisasi atau pelatihan teknis. Kita perlu transformasi mendasar dalam cara pandang dan kultur institusi. Kekerasan sering kali dipandang sebagai jalan pintas untuk “menertibkan” atau “mendisiplinkan,” padahal yang dibutuhkan adalah pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis dialog.
Aparat keamanan, yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, perlu mendapat pendidikan antikekerasan yang komprehensif. Mereka harus memahami bahwa kekuatan bukan identik dengan kekerasan, dan bahwa setiap nyawa—termasuk pengemudi ojol yang sedang mencari rezeki—memiliki nilai yang sama di mata hukum dan kemanusiaan.
Pendidikan Antikekerasan Holistik
Pendidikan antikekerasan yang efektif harus dimulai dari akar rumput dan merambah ke seluruh lini masyarakat:
Di Keluarga: Mengajarkan anak-anak untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan sejak dini, menanamkan empati dan respek terhadap sesama.
Di Sekolah: Kurikulum yang menekankan resolusi konflik, komunikasi asertif, dan penghargaan terhadap keberagaman. Guru dan tenaga pendidik harus menjadi teladan dalam berinteraksi tanpa kekerasan.
Di Institusi Pemerintah: Pelatihan reguler bagi aparat tentang de-eskalasi konflik, penanganan massa, dan perlindungan hak asasi manusia. Evaluasi dan sanksi tegas bagi yang melanggar.
Di Masyarakat: Kampanye publik yang mengubah persepsi bahwa kekerasan bukan solusi, melainkan cerminan ketidakmampuan mengelola konflik secara dewasa.
Membangun Solidaritas, Bukan Superioritas
Kasus ojol versus tukang parkir, atau ojol yang “dihukum” push-up karena melanggar protokol, menunjukkan adanya hierarki sosial yang tidak sehat. Mereka yang memiliki kekuasaan—baik formal maupun informal—merasa berhak untuk “mendidik” yang lemah dengan kekerasan.
Pendidikan antikekerasan harus mampu membangun kesadaran bahwa kita semua adalah saudara sebangsa. Tidak ada yang superior atau inferior berdasarkan profesi, status sosial, atau posisi dalam struktur masyarakat. Pengemudi ojol yang mengantarkan makanan kita sama mulianya dengan siapa pun yang bertugas menjaga ketertiban.
Langkah Konkret Menuju Perubahan
Pertama, kita perlu audit menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) kepolisian, terutama dalam penanganan massa dan demonstrasi. SOP yang ada harus menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama, bukan sekadar penertiban.
Kedua, pembentukan tim independen yang memantau dan mengevaluasi kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Ketiga, program pendidikan antikekerasan yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar pelatihan sekali jalan. Ini harus menjadi bagian integral dari pembentukan karakter setiap individu yang bertugas melayani masyarakat.
Mengenang dengan Aksi Nyata
Kematian pengemudi ojol di Senayan tidak boleh berlalu begitu saja. Nyawa yang melayang harus menjadi momentum untuk perubahan sistemik. Tujuh polisi yang ditangkap terkait kasus ini adalah langkah awal, tetapi yang lebih penting adalah memastikan tragedi serupa tidak terulang.
Kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan Indonesia yang bebas kekerasan. Mulai dari cara kita berinteraksi dengan tukang parkir, pengemudi ojol, atau siapa pun yang kita temui dalam keseharian. Pendidikan antikekerasan bukan hanya tugas institusi formal, tetapi juga komitmen setiap warga negara untuk membangun peradaban yang lebih beradab.
Mari kita jadikan tragedi ini sebagai titik balik menuju Indonesia yang lebih manusiawi—di mana setiap konflik diselesaikan dengan dialog, bukan dengan tindasan; di mana setiap nyawa dihargai, termasuk mereka yang mencari rezeki dengan mengendarai motor di jalanan ibu kota yang keras ini.