Oleh: Zaenuddin Endy
Direktur Pangadereng Institut (PADI)
Setiap awal tahun, kita disuguhi statistik: garis kemiskinan, indeks Gini, angka pengangguran terbuka, dan rasio ketimpangan. Seolah-olah kemiskinan hanyalah gejala yang bisa diredam dengan pendekatan teknokratis. Namun di balik deretan angka itu, tersembunyi realitas yang jauh lebih kompleks: kemiskinan adalah cerminan dari tatanan sosial yang tidak adil. Ia bukan sekadar takdir ekonomi, melainkan produk dari pilihan sosial dan politik yang kita buat sebagai bangsa.
Kemiskinan tidak lahir di ruang hampa. Ia dibentuk oleh distribusi sumber daya yang timpang, kebijakan publik yang bias kelas, dan sistem sosial yang menormalisasi ketidakadilan. Amartya Sen menyebut kemiskinan sebagai “ketiadaan kapabilitas” — ketidakmampuan seseorang untuk menjalani hidup yang ia nilai bermakna. Maka, kemiskinan bukan hanya tentang uang, tetapi tentang pilihan yang tak tersedia.
Lingkaran Ketimpangan
Kemiskinan kerap diwariskan. Anak dari keluarga miskin cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lingkungan yang layak, dan kesempatan kerja bermutu. Lingkaran setan ini tidak terjadi karena malas atau tidak berusaha, melainkan karena sistem gagal menyediakan pijakan awal yang adil.
Laporan Bank Dunia dan BPS memperlihatkan rendahnya mobilitas sosial. Sementara kelompok kaya terus menambah kekayaan melalui aset yang nilainya meningkat, kelompok miskin tertinggal. Thomas Piketty menunjukkan bahwa ketika pengembalian modal lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, kekayaan tumbuh lebih cepat dari pendapatan kerja. Akibatnya, kesenjangan melebar bukan karena kaum miskin malas, tetapi karena sistem memberi keuntungan struktural bagi yang sudah kaya.
Negara dan Pilihan Kebijakan
Sering kali negara digambarkan sebagai wasit netral. Namun dalam kenyataan, kebijakan fiskal kita masih regresif. Kelompok bawah membayar pajak melalui konsumsi, sementara kelompok atas dapat menghindari pajak penghasilan lewat celah hukum. Subsidi energi dan pangan kerap lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah dan atas.
Memang, negara telah menjalankan program seperti PKH, BLT, dan KIP. Namun, banyak dari program itu bersifat kuratif, bukan transformatif. Efektivitasnya masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran dan dampak jangka panjang. Kita perlu bertanya bukan hanya seberapa besar anggaran sosial, tetapi siapa sebenarnya yang paling diuntungkan.
Negara harus menjadi aktor aktif yang berpihak pada keadilan sosial — dengan pajak progresif, distribusi aset yang adil, dan jaminan hak dasar. Seperti perjuangan Aneurin Bevan dalam menciptakan National Health Service (NHS) di Inggris, keadilan sosial bukan soal belas kasih, tapi soal keberanian politik.
Budaya Ketimpangan
Narasi dominan di masyarakat sering menyalahkan yang miskin: “kurang rajin” atau “tidak hemat”. Padahal, banyak dari mereka bekerja lebih lama, namun tetap miskin. Kita menghadapi realitas “kemiskinan yang bekerja” — di mana kerja penuh waktu pun tidak mampu menyejahterakan.
Budaya patronase memperkuat ketergantungan. Sementara itu, filantropi elite kadang dijadikan tameng ketimpangan, alih-alih menjadi koreksi sistemik. Narasi publik harus bergeser: dari “membantu si miskin” menjadi “membongkar akar kemiskinan”.
Menuju Ekonomi Inklusif
Pembangunan ekonomi harus inklusif, bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan PDB. Kita perlu memperkuat UMKM, koperasi, pertanian rakyat, serta skema kerja yang adil. Pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial harus menjadi hak universal.
Redistribusi sumber daya bukan ancaman, melainkan fondasi kohesi sosial. Wilkinson dan Pickett dalam The Spirit Level menunjukkan bahwa masyarakat yang lebih setara cenderung lebih sehat, aman, dan sejahtera — tidak hanya untuk yang miskin, tapi juga yang kaya.
Dari Kesadaran ke Aksi
Kemiskinan bukanlah konsekuensi alamiah, tetapi hasil dari sistem yang kita pelihara. Maka, menghapus kemiskinan adalah tanggung jawab moral dan politik kita bersama. Mulai dari cara kita memilih pemimpin, mendesak reformasi fiskal, hingga membantu tetangga yang kesulitan.
Belas kasihan tidak cukup. Kita butuh keberanian untuk mengubah sistem yang melanggengkan kemiskinan. Pertanyaannya sederhana tapi fundamental: siapa yang diuntungkan dari kemiskinan ini, dan mengapa kita membiarkannya terus ada?