Kita sering memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang berada di luar diri kita—sebagai masalah “mereka” yang tidak cukup beruntung, tidak cukup bekerja keras, atau tidak cukup terdidik. Narasi ini begitu mengakar dalam kesadaran kolektif kita, sehingga kemiskinan seolah menjadi kesalahan pribadi, bukan kegagalan sistem. Padahal, sejatinya, kemiskinan adalah cermin yang memantulkan wajah asli dari tata sosial kita: hierarkis, eksklusif, dan sangat tidak adil.
Angka-angka kemiskinan mungkin tampak membaik dalam laporan resmi—jumlah penduduk miskin menurun, pengeluaran meningkat, dan indeks ketimpangan sedikit menyempit. Namun, apakah benar masyarakat semakin sejahtera? Di balik statistik, banyak keluarga yang masih hidup di ambang batas, bekerja keras setiap hari namun tak pernah benar-benar lepas dari cengkeraman kesulitan. Mereka bukan penganggur, tapi buruh informal tanpa jaminan. Bukan tidak berpendidikan, tapi gagal bersaing dalam sistem yang mensyaratkan koneksi lebih dari kompetensi.
Paradoks ini mencerminkan bahwa kemiskinan bukan sekadar tentang ketiadaan uang, melainkan tentang tidak adanya kontrol terhadap hidup sendiri. Orang miskin tidak hanya kekurangan materi, tetapi juga kehilangan daya tawar sosial. Mereka tidak duduk di meja pengambilan keputusan, tidak memiliki akses untuk memengaruhi kebijakan yang menyentuh hidup mereka. Dalam bahasa Paulo Freire, mereka menjadi objek pembangunan, bukan subjek perubahan.
Masyarakat kita juga mengalami kemiskinan empatik. Kita sering mengasihani si miskin, tapi jarang bertanya mengapa kemiskinan terus terjadi. Kita rajin berdonasi, tetapi tidak mendorong reformasi pajak progresif. Kita memuji kerja keras individu miskin yang “inspiratif”, namun diam saat melihat sistem yang tidak adil menghancurkan peluang kolektif mereka. Dalam logika kapitalisme filantropik, bantuan dianggap cukup sebagai ganti keadilan. Padahal, yang dibutuhkan bukan belas kasihan, melainkan pembenahan struktur ekonomi yang timpang.
Kita juga masih terjebak dalam logika pertumbuhan yang semu. Produk Domestik Bruto (PDB) naik tidak serta-merta berarti masyarakat makmur. PDB bisa meningkat sementara biaya hidup melonjak, kualitas layanan publik memburuk, dan ketimpangan melebar. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi hanya menjadi ilusi kemajuan yang menutupi penderitaan mayoritas. Sebagaimana dikatakan Joseph Stiglitz, kita harus mulai mengukur kesejahteraan bukan hanya dari angka, tapi dari kualitas hidup manusia: kesehatan, pendidikan, lingkungan yang aman, dan partisipasi sosial.
Solusi kemiskinan tidak cukup dengan perluasan bantuan sosial. Kita memerlukan keadilan distribusi: reformasi agraria, sistem upah layak, perlindungan buruh informal, dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan yang bermutu. Negara harus hadir sebagai pelindung warga, bukan sebagai sekadar fasilitator pasar. Dan masyarakat sipil harus menjadi pengawas kritis, bukan sekadar penonton pasif yang terpukau oleh narasi “pembangunan berkelanjutan”.
Kita juga perlu membongkar mitos bahwa kemiskinan adalah takdir. Kemiskinan adalah hasil dari serangkaian keputusan sosial, politik, dan ekonomi—bukan sesuatu yang datang tiba-tiba dari langit. Karena itu, ia bisa dilawan, bisa diubah, dan bisa diakhiri, jika ada kemauan politik dan keberpihakan publik. Tapi perubahan itu hanya mungkin jika kita terlebih dulu mengubah cara berpikir kita tentang siapa yang “layak” sejahtera, dan siapa yang terus-menerus dibiarkan hidup dalam kesulitan.
Kemiskinan adalah kegagalan bersama. Maka keadilan harus menjadi perjuangan bersama.