Oleh: Zaenuddin Endy
Direktur Pangadereng Institut (PADI)
Setiap awal tahun, kita disuguhi statistik: garis kemiskinan, indeks Gini, angka pengangguran terbuka, dan rasio ketimpangan. Seolah-olah kemiskinan adalah sekadar gejala yang bisa diredam dengan pendekatan teknokratis dan laporan indikator. Namun di balik deretan angka itu, ada realitas yang jauh lebih kompleks: kemiskinan bukan sekadar soal pendapatan yang rendah, melainkan cerminan dari tatanan sosial yang tidak adil. Ia bukan sekadar takdir ekonomi, tetapi produk dari pilihan sosial dan politik yang kita buat sebagai bangsa.
Kemiskinan tidak lahir di ruang hampa. Ia dibentuk oleh struktur distribusi sumber daya yang timpang, kebijakan publik yang bias kelas, dan sistem sosial yang sering kali menormalisasi ketidakadilan. Amartya Sen, ekonom dan filsuf penerima Nobel, menyebut bahwa kemiskinan adalah “ketiadaan kapabilitas” — yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menjalani hidup yang mereka nilai bermakna. Dalam kerangka ini, kemiskinan bukan hanya tentang tidak punya uang, tapi juga tentang tidak punya pilihan.
Struktur yang Menjerat
Dalam banyak kasus, kemiskinan diwariskan. Anak yang lahir di keluarga miskin cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan, lingkungan yang aman, dan kesempatan kerja yang layak. Lingkaran setan ini bukan semata karena “malas” atau “tidak berusaha”, tetapi karena sistem gagal memberi pijakan awal yang setara. Ketika ketimpangan menjadi warisan, maka meritokrasi kehilangan makna.
Laporan Bank Dunia dan BPS menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan tetap berada di posisi itu dari tahun ke tahun. Mobilitas sosial vertikal sangat rendah, sementara biaya hidup terus meningkat. Sementara itu, sebagian kecil kelompok kaya terus menikmati pertumbuhan kekayaan melalui aset yang nilainya naik, bukan dari kerja produktif. Seperti yang dikemukakan Thomas Piketty, ketika tingkat pengembalian modal lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, maka kekayaan tumbuh lebih cepat daripada pendapatan kerja. Akibatnya, kesenjangan melebar bukan karena yang miskin makin malas, tapi karena sistem memberi keuntungan struktural bagi mereka yang sudah kaya.
Negara: Netral atau Berpihak?
Dalam banyak diskusi, negara digambarkan sebagai wasit netral yang bertugas menjaga keseimbangan. Tapi kenyataan sering berkata lain. Kebijakan fiskal kita, misalnya, masih cenderung regresif: kelompok bawah membayar pajak dalam bentuk konsumsi (seperti PPN), sementara kelompok atas sering kali bisa menghindari pajak penghasilan dan kekayaan melalui celah hukum. Subsidi energi dan pangan pun kadang justru dinikmati oleh kelas menengah ke atas.
Di sisi lain, perlu diakui bahwa pemerintah telah melakukan berbagai intervensi untuk menekan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan berbagai skema jaminan sosial lainnya. Namun, efektivitas program-program ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketepatan sasaran, keberlanjutan, dan transformasi struktural. Banyak dari program tersebut bersifat kuratif, bukan preventif atau transformatif. Oleh karena itu, upaya ini harus dievaluasi secara kritis agar tidak hanya menjadi tambal sulam kebijakan, melainkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju sistem sosial yang lebih adil dan inklusif.
Pertanyaannya bukan sekadar seberapa besar APBN untuk kemiskinan, tapi kepada siapa dana itu benar-benar mengalir. Ketika anggaran sosial lebih banyak dipakai untuk belanja birokrasi ketimbang memperkuat layanan dasar, maka yang miskin hanya mendapatkan serpihan harapan.
Negara harus lebih dari sekadar fasilitator. Ia harus menjadi aktor aktif yang berpihak pada keadilan sosial. Ini berarti memajaki kekayaan secara progresif, menghapus rente politik dalam distribusi bantuan, memperkuat sektor informal, serta menjamin hak-hak dasar warga — dari pendidikan, kesehatan, hingga tempat tinggal. Seperti yang diperjuangkan Aneurin Bevan di Inggris lewat National Health Service (NHS), keberpihakan negara pada keadilan sosial bukan soal belas kasih, tapi soal keberanian politik untuk membongkar ketimpangan yang terorganisasi.
Budaya dan Ketimpangan yang Dianggap Wajar
Kemiskinan juga sering dilanggengkan oleh budaya dan narasi dominan. Kita terbiasa menyalahkan yang miskin: “Kurang rajin”, “tidak hemat”, atau “terlalu banyak anak”. Narasi ini menutupi fakta bahwa yang miskin bekerja lebih keras, lebih lama, namun tetap tak mampu melampaui garis batas karena upahnya tak cukup. Mereka hidup dalam “kemiskinan yang bekerja” — bekerja penuh waktu tapi tetap miskin.
Selain itu, budaya patronase juga membuat banyak warga pasrah dan bergantung pada bantuan, alih-alih diberdayakan untuk mandiri. Di sisi lain, filantropi oleh kalangan elite kadang lebih dilihat sebagai amal pribadi ketimbang koreksi terhadap sistem yang timpang. Kita perlu menggeser narasi: dari “membantu si miskin” menjadi “membongkar akar kemiskinan”.
Menuju Ekonomi yang Berkeadilan
Pembangunan ekonomi harus dimaknai ulang. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak otomatis berarti kemajuan jika hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kita butuh pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang meningkatkan kesejahteraan bersama. Ini berarti memperkuat ekonomi rakyat, koperasi, UMKM, pertanian berbasis komunitas, dan skema kerja yang adil.
Pendidikan gratis yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta jaminan sosial yang layak harus menjadi hak universal, bukan barang mewah. Redistribusi sumber daya bukanlah ancaman bagi stabilitas, tapi prasyarat bagi kohesi sosial. Wilkinson dan Pickett dalam The Spirit Level menunjukkan bahwa masyarakat yang lebih setara cenderung lebih sehat, aman, dan sejahtera — bukan hanya bagi yang miskin, tetapi juga bagi yang kaya.
Dari Kesadaran ke Tindakan
Kemiskinan bukanlah konsekuensi alamiah, melainkan produk dari sistem sosial yang kita ciptakan dan pelihara. Oleh karena itu, ia bukan hanya bisa diatasi, tapi memang harus diakhiri. Ini bukan tugas negara saja, tapi juga tanggung jawab moral kolektif. Mulai dari cara kita memilih pemimpin, mendesak reformasi pajak dan anggaran, hingga cara kita memperlakukan tetangga yang kesulitan membayar uang sekolah anaknya.
Kemiskinan tidak akan hilang hanya dengan belas kasihan. Ia akan lenyap jika kita punya keberanian untuk mengubah sistem yang melanggengkannya. Dan itu dimulai dari keberanian untuk bertanya: siapa yang diuntungkan dari kemiskinan ini, dan mengapa kita membiarkannya terus ada?