Aru Palakka: Sang Raja Yang Difitnah Sejarah
Oleh: Zaenuddin Endy
Direktur Pangadereng Institut (PADI)
Sejarah selalu ditulis oleh mereka yang menang. Kutipan ini, sering dikutip para sejarawan kritis, seakan menjadi cermin bagi nasib tokoh besar dari Tanah Bugis: Arung Palakka. Dalam banyak narasi sejarah resmi, terutama yang berpijak pada sudut pandang Kesultanan Gowa, nama Aru Palakka kerap dilekatkan dengan stigma “pengkhianat” bangsa. Ia digambarkan sebagai sosok yang membawa bala tentara VOC Belanda untuk menundukkan Makassar dalam Perjanjian Bongaya 1667. Namun benarkah Aru Palakka seorang pengkhianat? Ataukah ia justru pahlawan pembebas bagi rakyat Bone dari tirani kekuasaan Gowa?
Untuk memahami posisi Aru Palakka, kita perlu menyingkap sejarah yang lebih jernih, lebih luas, dan melampaui narasi tunggal yang selama ini mendominasi. Pada abad ke-17, Sulawesi Selatan bukanlah wilayah yang homogen. Ia terdiri atas berbagai kerajaan—Bone, Gowa, Soppeng, Wajo, dan lainnya—dengan relasi kuasa yang rumit dan berlapis. Ketika Gowa mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Hasanuddin, ekspansi militer dilakukan untuk menaklukkan wilayah sekitarnya, termasuk Bone yang menolak tunduk secara mutlak. Dalam konteks ini, Aru Palakka muncul sebagai simbol perlawanan.
Sebagai bangsawan Bone, Aru Palakka menyaksikan secara langsung penindasan terhadap rakyatnya. Ribuan orang Bone dijadikan budak, hak-hak kerajaan Bone dirampas, dan budaya mereka ditekan secara sistematis. Dalam kondisi inilah, Aru Palakka melarikan diri ke Batavia dan membangun aliansi dengan VOC—sebuah langkah pragmatis demi membebaskan negerinya. Ia bukan tokoh idealis yang berjuang sendirian melawan kekuatan besar, melainkan pemimpin realistis yang membaca peta kekuatan geopolitik saat itu dan menggunakannya untuk tujuan yang ia anggap mulia: kemerdekaan Bone dari dominasi Gowa.
Kolaborasi dengan VOC tidak bisa dibaca semata sebagai bentuk pengkhianatan. Di zaman itu, aliansi dengan kekuatan luar merupakan strategi yang lazim dilakukan oleh berbagai kerajaan Nusantara. Bahkan Sultan Hasanuddin sendiri, sebelum akhirnya bermusuhan, pernah menjalin hubungan dagang dan militer dengan VOC. Ironis jika hanya Aru Palakka yang dicap pengkhianat, padahal ia melakukan apa yang banyak pemimpin lakukan: bersekutu demi kepentingan kerajaan dan rakyatnya.
Perjanjian Bongaya yang lahir setelah kemenangan Aru Palakka dan VOC memang memuat banyak poin yang merugikan Gowa dan menguntungkan VOC. Namun, di baliknya, terdapat pembebasan Bone dari kekuasaan hegemonik yang telah lama menindas. Rakyat Bone kembali memperoleh kedaulatannya. Aru Palakka, dalam hal ini, tidak berjuang untuk memperkaya diri, melainkan menegakkan harga diri kaumnya yang diinjak-injak. Ia menata kembali tatanan sosial di Bone dan memimpin dengan tangan besi, karena situasi pasca-perang menuntut stabilitas dan konsolidasi kekuasaan.
Stigma “pengkhianat” yang disematkan pada Aru Palakka sebenarnya lebih merupakan produk dari narasi politik Kesultanan Gowa yang kalah, lalu diwariskan secara turun-temurun tanpa penyaringan kritis. Padahal, dalam banyak kisah rakyat Bone dan dokumen lokal, Aru Palakka dihormati sebagai pahlawan. Ia dikenang sebagai pemimpin yang mengembalikan martabat dan kemerdekaan Bone, bahkan menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.
Sudah waktunya sejarah Indonesia ditulis dengan pendekatan yang lebih adil dan plural. Kita perlu membongkar mitos-mitos lama yang menyesatkan dan memberikan ruang bagi narasi alternatif yang berpijak pada keadilan historiografis. Aru Palakka bukan semata sekutu Belanda, tetapi juga pemimpin yang berani melawan penindasan. Ia adalah anak bangsa yang tidak ingin melihat negerinya terjajah oleh sesama bangsanya sendiri. Dalam pengertian ini, ia bukan pengkhianat, tapi patriot.
Meluruskan sejarah bukan berarti menafikan kekeliruan masa lalu, tetapi memberi makna yang proporsional. Aru Palakka memang bukan tokoh suci tanpa cela, namun jasa dan visinya terlalu besar untuk dikubur dalam stigma politik yang sempit. Ia adalah bagian dari sejarah Indonesia yang kompleks, yang layak dikenang bukan karena pengadilannya, melainkan karena perjuangannya. Sebagaimana rakyat Bone menyebutnya dengan hormat: Arung Palakka, Sang Pembebas.