Oleh: Sila Apriliana
perempuan berupaya untuk berdaya, bukan hanya dalam lingkungan keluarga tetapi juga di dunia professional. Perempuan masih kerap menghadapi berbagai tantangan akibat stereotipe mengenai posisi dan perannya. Pandangan bahwa perempuan seharusnya berada di belakang dan hanya menjadi penonton, bukan berada di depan sebagai penggerak perubahan. Pandangan ini membuat kesempatan perempuan untuk berkembang dan berkontribusi menjadi terbatas. Padahal, kemampuan untuk memimpin, mengambil keputusan, berkarya, dan memberikan dampak tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Perempuan memiliki potensi dan hak yang sama untuk mengambil peran di berbagai bidang kehidupan, termasuk menduduki posisi kepemimpinan. Oleh karena itu, perempuan tidak seharusnya dipandang sebagai pihak yang lebih rendah dari laki-laki. Akan tetapi Perempuan dilihat sebagai individu yang mampu berdiri sejajar, berkarya, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat maupun dunia profesional.
Kemudian, perempuan seharusnya diberikan ruang yang lebih luas dan aman untuk berkontribusi serta mengambil peran. Di era perkembangan teknologi seperti saat ini, yang dibutuhkan bukanlah sekadar seseorang mampu mendominasi suatu peran. Akan tetapi, kemampuan membawa peran tersebut menjadi sesuatu yang berdampak positif terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemampuan untuk memberikan dampak tidak semata-mata ditentukan oleh gender, tetapi oleh kapasitas, keberanian, dan kemauan untuk terus berkembang. Selain itu, daya tarik seorang perempuan saat ini tidak lagi hanya dinilai dari paras cantik atau harta berlimpah. Lebih dari itu, perempuan menjadi berharga ketika ia menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan. Dengan kata lain, mimpi seorang perempuan harusnya tidak diredam hanya karena ia seorang Perempuan. Artinya, ia memiliki nilai dalam dirinya sendiri untuk menjadi apa pun yang diinginkannya, selama memiliki keberanian untuk melangkah dan memperjuangkannya.
Menjadi perempuan juga bukan sekadar tentang memperjuangkan masa depannya sendiri, tetapi tentang menyadari bahwa keberaniannya hari ini dapat menentukan masa depan generasi setelahnya. Masa depan seorang anak tidak hanya dibentuk oleh sosok ayah yang mendampinginya, tetapi bagaimana seorang ibu berani hadir, berperan, dan menjadi teladan. Dari seorang ibu yang berani bermimpi, lahir anak-anak yang belajar untuk tidak takut bermimpi. Dari seorang ibu yang aktif mengambil peran, tumbuh generasi yang memahami bahwa masa depan tidak seharusnya dibatasi oleh gender, tetapi dibentuk oleh keberanian untuk berkontribusi dan memberikan arti.
Meskipun perempuan memiliki kemampuan untuk memimpin, mereka masih menghadapi standar penilaian yang berbeda dibandingkan laki-laki. Perempuan sering dianggap kurang tegas, terlalu emosional, atau tidak cukup memiliki sifat yang identik dengan kepemimpinan. Misalnya, keberanian dalam mengambil Keputusan, kemampuan mengendalikan situasi, ketegasan dalam menghadapi tekanan, dan perbedaan pendapat. Sebaliknya, ketika perempuan menunjukkan sikap tegas dan berorientasi kepada pencapaian. Mereka justru berisiko dinilai terlalu keras atau tidak sesuai dengan harapan sosial terhadap perempuan. Kondisi ini menunjukkan adanya standar ganda dalam menilai pemimpin perempuan. Stereotipe tersebut tidak hanya menghambat perempuan untuk memperoleh posisi kepemimpinan, tetapi juga dapat memengaruhi cara rekan kerja dan masyarakat menilai kinerja mereka. Hal ini senada dengan Hentschel et al. (2019) bahwa perempuan cenderung dinilai berdasarkan sifat komunal, seperti kepedulian dan empati, sedang laki-laki lebih sering dikaitkan dengan sifat agenik, misalnya ketegasan dan keberanian mengambil keputusan. Dengan demikian, perempuan perlu diberi kesempatan yang setara untuk membuktikan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kompetensi, integritas, dan kemampuan memberikan dampak.
Pada akhirnya, persoalan kepemimpinan perempuan bukan semata-mata tentang seberapa banyak perempuan berhasil menduduki posisi strategis, tetapi bagaimana lingkungan memberikan ruang yang adil bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan dan memberikan kontribusi. Menurut Oktaviani (2024) pemimpin perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa konstruksi sosial mengenai feminitas masih dapat menjadi hambatan dalam penerimaan perempuan di posisi kepemimpinan. Sejalan dengan itu, Buss, dkk. (2024) menyebutkan bahwa kepemimpinan perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi, perilaku, karakteristik individu, dan konteks lingkungan. Oleh karena itu, perempuan tidak seharusnya terus-menerus dituntut untuk membuktikan dirinya mampu memimpin dengan baik. Akan tetapi, aspek penting untuk dibangun adalah lingkungan dengan penilaian kepemimpinan berdasarkan kompetensi, integritas, tanggung jawab, serta dampak yang diberikan. Ketika kesempatan dan penilaian diberikan secara adil, perempuan tidak hanya memperoleh ruang untuk berkembang, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan perubahan. Jadi, masyarakat dapat membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk melihat bahwa kepemimpinan bukanlah ruang yang dibatasi oleh gender.
Dengan demikian, perempuan secara psikologis diberikan tempat untuk memiliki kapasitas kepemimpinan dan potensi kontribusi yang setara dengan laki-laki. Walaupun demikian, realitas sosial masih diwarnai oleh stereotipe gender yang menempatkan perempuan dalam peran sekunder. Selain itu, adanya standar ganda yang dipakai menilai perilaku kepemimpinan secara berbeda, termasuk aspek gender. Stereotipe ini tidak hanya membatasi akses perempuan ke posisi strategis, tetapi juga membentuk ekspektasi yang kontradiktif. Perempuan dianggap kurang tegas jika menunjukkan empati, tetapi dinilai terlalu keras jika bersikap decisif. Akibatnya, meskipun kompetensi dan dampak nyata seharusnya menjadi ukuran utama kepemimpinan, perempuan masih sering dihakimi berdasarkan norma gender kaku. Oleh karena itu, kemajuan sejati tidak hanya diukur dari jumlah perempuan di posisi puncak. Akan tetapi, dari transformasi lingkungan baik keluarga, organisasi, maupun masyarakat yang memberikan ruang adil, penilaian objektif, dan dukungan sistemik agar kepemimpinan dinilai berdasarkan integritas, kemampuan, dan kontribusi, bukan jenis kelamin.